PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013-2017 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK Suatu negara dianggap maju, jika ia mampu membangun negaranya baik dari segi fisik yaitu pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak yang mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah di provinsi Lampung yang pemerintah daerah nya senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang pada garis besar nya ditempuh dengan usaha intensifikasi yang artinya suatu usaha atau tindakan untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung yang nantinya diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung. Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder berupa time series, yakni periode 2013- 2017. Variabel independen yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (X), variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y), data yang terkumpul menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (X) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kota Bandar Lampung. Dalam Ekonomi Islam sistem pemungutan pajak di Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan nilai kepatuhan wajib pajak yaitu, nilai kesadaran dan nilai kewajiban, yang bertujuan untuk kemudahan umat serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat