ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN HALAL PADA PRODUK OLAHAN BAKSO SONY (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)

MUI melalui LPPOM dan Komisi Fatwa berupaya untuk memberikan penetapan halal pada produk olahan bakso sapi yaitu Bakso Sony melalui instrumen sertifikasi halal. Kehalalan makanan yang bersumber dari produk hewani menjadi perhatian lebih karena sumber bahan baku, proses pengolahanya dan cara penyembelihan hewannya yang harus mengikuti cara yang halal. Dalam hal ini Bakso Sony menjadi satu satunya usaha warung bakso sapi di Bandar Lampung yang sudah memiliki sertifikasi halal. Salah satu persoalan yang ditunjukan dengan bertambahnya pedagang bakso sapi di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki ketetapan halal pada produk olahannya. Hal ini sangat disayangkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memahami arti pentingnya produk halal serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses penetapan halal. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana mekanisme penetapan halal pada olahan Bakso Sony terhadap aturan yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Lampung. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan halal pada olahan Bakso Sony yang dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony meliputi pendaftaran, monitoring pra audit dan membayar akad sertifikasi, pelaksanaan audit, rapat auditor halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI, ditetapkan kehalalannya, dan penerbitan sertifikasi halal. Dengan demikian dalam hal ini proses penetapan halal oleh MUI Provinsi Lampung sejalan dengan peraturan hukum Islam karena sudah jelas terdapat aturan yang kuat dalam setiap proses penetapannya sehingga tidak dapat diragukan lagi akan setiap proses yang telah dilaksanakan baik dari LPPOM hingga Komisi Fatwa MUI