IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung)

Merokok merupakan salah satu gaya hidup yang tidak sehat akan tetapi merokok dikalangan masyarakat adalah sebuah hal yang sudah biasa, masyarakat menganggap merokok sebuah prilaku yang bisa membuat dirinya tenang di karenakan rokok mengandung zat nikotin yang bisa menimbulkan efek sulit ditinggalkan atau kecanduan. Beberapa faktor juga menjadi penyebab dari tidak optimalnya pelaksanaan peraturan daerah ini antara lain : Minim nya sosialisasi dari pihak terkait, kurang nya kesadaran diri dari masyarakat, dan tidak ada instrumen hukum yang spesifik mengenai ketegasan terhadap kawasan tanpa rokok. Rumusan dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perda Kota Bandar LampungNomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung. 2) Bagaimana Implementasi Perda tersebut ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach). Sifat penelitian adalah deskriptif, sumber-sumber data langsung dari kepala Satpol PP, sekertaris Satpol PP, kabid PERDA dan bantuan buku-buku yang terkait dengan judul. Sampelnya adalah beberapa perokok, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pemikiran menggunakan metode pemikiran induktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implemetasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok masih belum efektif mengingat masih banyak masyarakat yang tidak sadar untuk mematuhi tentang peraturan tersebut dan kurang nya ketegasan hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut