PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)

Tiara Nurfathia, Ismail Navianto, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tiaranfathia@gmail.com  Abstrak Semua narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Namun dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Malang hanya Narapidana Warga Negara Indonesia saja yang mendapatkan hak tersebut, sedangkan Narapidana Warga Negara Asing selama ini belum pernah ada yang mendapatkan hak pembenasan bersyarat. Oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan, kendala dan upaya Lapas Perempuan Kelas IIA Malang dalam pemenuhan hak pembebasan bersyarat. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana WNA di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala yang dihadapi yaitu persyaratan tambahan yang sulit untuk di penuhi, kurangnya sosialisasi dari Lapas, adanya kendala bahasa bagi narapidana WNA di Lapas, alur pengajuan yang rumit dan lama, kurang antusiasnya narapidana WNA untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Berdasarkan kendala tersebut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah melakukan beberapa upaya yaitu menunggu keputusan dari pihak instansi terkait, melakukan pembinaan, meminta bantuan kepada Narapidana lain yang dapat menjelaskan kepada narapidana WNA, memasang alur pengajuan pembebasan bersyarat di setiap blok hunian, serta bertanya kepada petugas Lapas. Kata Kunci: Hak Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Warga Negara Asing.  Abstract All prisoners, in line with Article 14 paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, are entitled to parole. However, in female prison class IIA Malang, this right is only restricted to Indonesian, and no single parole has been granted for foreign prisoners. This research is aimed to find out the impeding factors and measures of granting parole in the Department of Corrections class IIA for females in Malang. Empirical juridical method was employed in the research. The research reveals that the implementation of granting parole for foreign prisoners in Department of Corrections Class IIA for females in Malang has not been fulfilled. One of the impeding factors is complicated and lengthy requirement that a foreign prisoner has to fulfil. Language barrier and indifference of the prisoners also become a problem of applying for parole. Apart from looking forward to the decision made by the related institutions, some measures are taken to provide easier access to parole such as training, asking for assistance from local prisoners to help explain to foreign prisoners, providing flowcharts of parole application requirement in the department, and providing room for information facilitated by prison wardens. Keywords: prisoners’ rights, parole, foreign prisoner