EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF B PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Fielsa Kabida Mumtaza, Dr.Shinta Hadiyantina, S.H., M.H, Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H  Fakultas Hukum, Univeristas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang Email : fielsakabidamumtaza@gmail.com  ABSTRAK Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 11 ayat (2) huruf b PER.30/MEN/2012 dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya kendala penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Timur.Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan perizinan usaha penangkapan ikan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b PER.30/MEN/2012 masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum dan Masyarakat yang mengurus perizinan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan penerbitan surat izin penangkapan ikan di wilayah provinsi jawa timur yang masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal waktu dan biaya terkait pelaksanaan izin tersebut. Hambatan yang paling umum terjadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terutama nelayan di Jawa Timur yang sangat sulit untuk mengerti tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI, adanya peran jasa perizinan (calo), lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Timur. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis diperlukan upaya dari Pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan emosional secara komunikasi langsung untuk merubah pola pikir masyarakat nelayan Jawa Timur serta dilakukan pembinaan dan sosialisai secara berkala agar aturan yang ada dapat dilaksanaka secara baik dan benar. Kata Kunci : Nelayan, Surat Izin Penangkapan Ikan.  ABSTRACT This research studies an issue over the difference between rules (das sollen), specifically Article 11 paragraph (2) letter b PER.30/MEN/2012 and the condition in real life (das sein) specifically regarding problem in issuance of fishing permit in East Java. It is essential that legal certainty be provided in the process of enforcement of fishing permit in the province of East Java. The research result indicates that the provision of Article 11 paragraph (2) letter b PER.30/MEN/2012 has not been effectively implemented by the structure of law and the people in charge of permit issuance. Problems in terms of time and cost needed to process the permit still emerge. The most common hindrance comes from the lack of people’s awareness especially fishermen’s in East Java about issuance process of the permit. Moreover, the existence of scalpers, effectuation of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government, and lack of human resources in charge of the permit issuance also contribute to the problem. Thus, it is essential that emotional approach through direct communication be performed to change the way fishermen think. Regular training and public introduction to the society also need to be taken into account for a better implementation of existing regulations. Keywords: fishermen, fishing permit