Penilaian Tingkat Transparansi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, terjadi perubahan pada sistem musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Usulan pembangunan dari masyarakat tidak lagi dilakukan secara manual dan formal, tetapi telah difasilitasi oleh sistem aplikasi (online) yang bernama e-musrenbang. E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan. Penilaian tingkat transparansi musrenbang Kota Surabaya merupakan topik penelitian yang diharapkan dapat menengahi gap tersebut, dengan subjek penilainya ialah masyarakat sendiri. Didapatkan sebanyak 23 kriteria yang tersebar ke dalam 10 variabel berdasarkan hasil analisis delphi. Mengacu pada teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel “keterbukaan implementasi program”. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang strategis bagi pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. ======================================================== Along with the times and technology, there has been a change in the development planning discussion system in Surabyaa City. Proposal of development from the community is no longer done manually and formally, but it has been facilitated by an application system (online) called e-musrenbang. E-musrenbang appears with the hope to fulfill the realization of good governance. In the conception of good governance, public transparency is a priority since transparency can minimize errors, so that people can participate in assessing and criticizing. However, in the Development Planning Discussion practice of Surabaya City, there are still findings that lead to public policy transparency issues, among others elite capture, data mismatch, and other obstacles to the system. Those kind of things are separate gaps considering that Surabaya City also acts as a prestigious city and a pilot city for many other regions in the governance sector. The assessment of transparency level of development plan discussion is a research that can mediate the gaps, with the appraisal subject is the community itself. There were 23 criterias that were spread into 10 variables based on the result of delphi analysis. Referring to the scoring analysis technique of the Community Satisfaction Index, the transparency of Surabaya development planning discussion was considered good, with variable transparency clarification included in the good and very good categories. Based on the assessment typology that has been carried out according to regional clusters, South Surabaya is the region with the highest level of transparency and gets a very good transparency label (index value of 83, 365). While West Surabaya is the region of Surabaya with the lowest level of transparency and gets a good transparency label (index value of 74,888). In addition, it is also known that the variable which becomes the weak point of the development planning discussion implementation are variable of “transparency of program implementation”. With this research, it is expected to be a strategic input for the Government of Surabaya City in improving the quality of the implementation of development planning discussion