Respons Stakeholder Terhadap Kebijakan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus: Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomer 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang baik semakin besar, tetapi hal tersebut masih jauh dari kenyataan karena berbenturan dengan kondisi birokrasi yang masih buruk. Dalam mengurus segala bentuk administrasi pemerintah diharuskan memiliki pelayanan administrasi yang cepat dan mudah. Tapi kenyataan dilapangan dalam melakukan proses pelayanan administrasi, masyarakat masih sering dibingungkan dengan alur birokrasi yang berbelit. Dengan penyatuan pelayanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan juga trasparan. Bupati Banyuwangi Azwar Anas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomer 59 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai wadah Pemda Kabupaten Banyuwangi dalam merespon dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokementasi, observasi dan wawancara mendalam dengan informan dengan pertayaan sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon stakeholder terkait Implementasi kebijakan mal pelyanan publik di Banyuwangi serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan mal pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil bahwa pelaksanaan kebijkan mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik dilihat dari implementasi dan kompaknya seluruh SKPD dalam mensukseskan program mal pelayanan publik. Namun ditemukan hambatan dalam kebijakan mal pelayanan publik adalah wilayah yang begitu luas sehingga tidak menjangkau seluruh warga Banyuwangi, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait mal pelayanan publik