Keabsahan Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Bentuk Akta Notariil Melalui Media Teleconference

Saat ini teknologi dan informasi sangat berkembang pesat, perkembangan ini membawa dampak pada pola fikir masyarakat secara luas. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi berkembang pula hukum di Indonesia, salah satunya adalah UU 40/2007. Sebelumnya, dalam hal RUPS yang diatur dalam UU 1/1995 mewajibkan mewajibkan seluruh peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat guna melaksanakannya RUPS, tetapi setelah adanya UU 40/2007 memungkinkan RUPS dilakukan secara telekonferensi. Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi membuat para peserta rapat tidak harus hadir dalam satu ruangan, dan pelaksanaan RUPS secara telekonferensi ini diatur dalam pasal 77 ayat 1 UU 40/2007. Setiap penyelenggaraan RUPS “wajib” dibuat risalah rapatnya, dalam prakteknya risalah RUPS dituangkan dalam suatu Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 7 UU 2/2014. Isi pasal 77 ayat 1 UU 40/2007 yang memperbolehkan melakukan RUPS melalui media telekonferensi ini ternyata menimbulkan konflik norma, yang bertentangan dengan pasal 16 UUJN yang mengatur tentang kehadiran Notaris dan kewajiban untuk membacakan risalah rapat seara langsung, pasal 17 UUJN yang melarang Notaris untuk melakukan kegiatannya diluar wilayah jabatan, pasal 18 UUJN mengatur tentang wilayah jabatan Notaris, dan pasal 38 UUJN yang mengatur pengaturan bentuk akta Notaris. Tidak terdapat pengaturan lebih lanjut dari penggunaan telekonferensi yang dimanfaatkan untuk membuat akta Otentik yang keputusannya bersifat mengikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa literatur, textbook, doktrin, jurnal, majalah, maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini, selain itu dalam pengolahan data digunakan menggunakan teori kepastian hukum. Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi tidak dapat dibuat Berita Acaranya mengingat bahwa ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf l UU 30/2004 Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Dan bila Notaris terbukti membuat Akta diluar wilayah jabatannya maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak otentik, akta tersebut masih mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tanga