Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Gagal Klaim Asuransi Kesehatan Akibat Ketidaklengkapan Data Pemeriksaan Kesehatan

Asuransi merupakan bisnis yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Namun, terkadang timbul juga perselisihan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Pada asuransi kesehatan atau jiwa, perselisihan pada umumnya adalah pada apakah klaim ditolak atau diterima karena kurangnya data pemeriksaan kesehatan dalam pengajuan asuransi kesehatan atau jiwa. Hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi. Namun, apabila tidak ada kewajiban pemeriksaan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan merugikan pihak tertanggung karena tidak menutup kemungkinan terdapat evenemen bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kesehatan tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut skripsi ini mengangkat judul perlindungan hukum bagi tertanggung atas gagal klaim asuransi kesehatan akibat ketidaklengkapan data pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Tertanggung Asuransi Kesehatan atas Gagal Klaim Akibat Ketidaklengkapan Data Pemeriksaan Kesehatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mengelola data yang didapat dari bahan pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan-bahan hukum dengan logika deduktif. Berdasarkan pembahasan, maka Penulis berkesimpulan bahwa Penelitian ini Terkait dengan pemeriksaan kesehatan dalam pengajuan asuransi kesehatan atau jiwa, hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mewajibkan perusahaan asuransi untuk selalu meminta pemeriksaan kesehatan terhadap setiap calon nasabah asuransi yang hendak mengikuti pertanggungan asuransi. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak karena dalam perjanjian asuransi terdapat evenemen atau peristiwa yang tidak tertentu. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi