Pengaturan Pencatatan Status Perkawinan Bagi Penghayat Aliran Kepercayaan Pasca Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Skripsi ini di latarbelakangi oleh dinamika pengaturan pencatatan status perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan di Indonesia yang belum juga menunjukkan perkembangan. Peraturan yang ada masih simpang siur dan tidak konsisten antara peraturan satu dengan peraturan lainnya sehingga mengakibatkan lambannya proses pencatatan sipil dalam hal ini perkawinan dan juga mengakibatkan tindakan diskriminatif yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perlu atau tidaknya ada pengaturan lebih lanjut yang secara khusus membahas tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendetail bagaimana mekanisme pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan perkawinan yang sering terjadi di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan belum dapat mengakomodir mekanisme dan prosedur pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan secara efisien. Hal itu terjadi karena adanya inkonsistensi yang terdapat dalam masing-masing peraturan baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturanperaturan turunannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi atau revisi terhadap peraturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang terkait tentang pencatatan status perkawinan penghayat kepercayaan. SUMMAR