Hambatan Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Kemitraan

Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Hambatan Pemerintah Kota Malang dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan juga Menengah melalui kemitraan. UMKM sudah terbukti dapat menopang perekonomian Indonesia, terbukti saat krisis moneter Tahun 1998 UMKM masih tetap eksis. Namun pada praktiknya UMKM masih rentan terhadap ancaman perekonomian yang terjadi. UMKM harus mempunyai daya saing dalam persaingan usaha, maka dari itu kemitraan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberdayakan kemitraan dari UMKM. Di Kota Malang Pemerintah Daerah menjadi fasilitator dan juga stimulator dalam berjalannya kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar. Realisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal kemitraan di Kota Malang masih ada yang belum sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang. Hal itu disebabkan dari faktor internal UMKM dan juga faktor dari luar yaitu faktor eksternal UMKM itu sendiri