Analisis Kerjasama Antar Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Bekasi (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu).

Penelitian ini bertujuan untuk, memahami dan mendeskripsikan tentang kerjasama antar Pemerintah Kota dalam kebijakan pembangunan yang melintasi antara kedua wilayah kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol dan Undang-udang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, metode yang dipakai adalah Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu wawancara, dandata sekunder, diperoleh dari dokumen yang dianalisis menggunakan teknikkondensasi data serta keabsahan datanya menggunakan triangulasidata. Jalan tol Becakayu merupakan jalan tol yang berada pada wilayah kota Jakarta Timur dan kota Bekasi. Secara langsung maupun tidak langsung kebijakan yang melintasi lebih dari satu wilayah kota administrasi terdapat hubungan kerjasama di dalamnya. Kebijakan pembangunan Becakyu ini merupakan program Dirjen Bina Marga PUPR yang menjadi tanggung jawab dari pemerintahan kota Jakarta Timur dan Bekasi.. Oleh karenanya dalam penelitian ini mendapati rumusan masalah yaitu: Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Bekasi dalam menyukseskan Pembangunan Jalan Tol Becakayu? Berdasarkan hasilyangdiperolehpenelitimengenai hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Pemerintah Kota Bekasi yaitu: implementasi kerjasama antar daerah yang meliputi proses perencanaan kebijakan, adanya komitmen antara Pemerintah Kota, pola komunikasi, pola koordinasi, dan kapasitas dari masing-masing pemerintah kota. Selain itu peranan dari masingmasing pemerintah kota juga sejalan dengan pendekatan dimensi sound governance yang didalamnya terdapat proses, struktur, kognisi dan nilai, konstitusi, organisasi dan institusi, manajemen dan kinerja, kebijakan, sektor, globalisasi, dan etika, akuntabilitas dan transparasi. Disamping itu hasil penelitian ini ditemukan bahwa dominasi Pemerintah Pusat (Kementrian PUPR) sebagai penyambung lidah antara pemerintah kota sangat besar pernanya, sehingga hubungan kerjasma dan peran pemerintah kota hanya sebatas wilayah otonom