Relasi Antar Aktor Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Prt Di Kabupaten Malang

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah dianggap sebagai permasalahan yang serius terlihat dari data yang dibuat oleh Komnas Perempuan setiap tahun jumlah korban kekerasan perempuan terus meningkat, kekerasan bisa terjadi dimana saja termasuk di lingkungan kerja. Jumlah PRT di Indonesia sendiri berdasarkan data ILO berjumlah 2.593.399 yang delapan puluh persennya adalah kaum perempuan yang faktanya, masih sering mendapatkan perilaku yang tidak adil dan medapatkan kekerasan, sehingga diperlukan legislasi khusus untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan PRT. Namn sejak 2004 hingga 2019 belum ada RUU tentang perlindungan PRT yang disahkan karena dirasa pemberdayaan dan perlindungan PRT cukup diatur melalui Perda saja. Seperti halnya di Kabupaten Malang yang memiliki Perda No.12 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan PRT hal ini yang menarik peneliti karena ingin mengetahui relasi antar aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan PRT. Penelitian ini menggunakan teori networking governance guna mengetahui relasi antar aktor terjadi dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan PRT. Metode yang digunakan kualitatif dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah membahas relasi antar aktor dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan PRT di Kabupaten Malang , yang ternyata masih bad governance karena dari sembilan indikator networking governance hanya ada dua indikator saja yang terpenuhi, selain itu relasi yang terbentuk dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan PRT di Kabupaten Malang hanya berfokus di penyusunan dan pembahasan perdanya saja pihak pemerintah belum bekerja sama dan mengkomunikasikan kebijakan ini dengan civil society dan swasta