Peran Pemerintah Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( Peran Disnakertrans Kota Malang Dalam Menjamin Perlindungan Hukum, Ekonomi Dan Sosial Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri )

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya pekerjaan maka manusia dapat hidup layak untuk dapat memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarganya, namun, keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap PMI, mengingat masih banyaknya kasus-kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap PMI di negera lain. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap PMI sebagai wujud dari implementasi Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan milik James Anderson. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Informannya adalah perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kota Malang, beberapa mantan PMI yang pernah bermasalah dan perwakilan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peran DISNAKERTRANS kota Malang dalam melindungi PMI sebagai wujud dari implementasi UU nomor 18 tahun 2017 belum maksimal, ditinjau dari masih adanya beberapa hambatan antara lain tentang kesadaran PMI mengenai pentingnya dokumen kerja, stigma PMI mengenai rumitnya pelaporan permasalahan, serta negara tujuan kerja yang belum memiliki regulasi yang jelas tentang perlindungan tenaga kerja asing