Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Milik Korban Lumpur Sidoarjo didalam Wilayah Peta Area Terdampak (Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)

Peristiwa semburan Lumpur Sidoarjo yang terjadi 13 tahun silam, telah menenggelamkan aset tanah dan bangunan milik korban. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang BPLS, menetapkan bahwa permasalahan korban tersebut diselesaikan melalui kegiatan jual beli tanah dan bangunan (JBTB). Karena cakupannya yang luas, maka penelitian dibatasi hanya pada pelayanan JBTB bagi korban didalam wilayah PAT. Bagi korban didalam wilayah PAT, kegiatan JBTB dilaksanakan oleh pihak swasta yaitu Lapindo, sedangkan pemerintah hanya memegang tanggungjawab JBTB bagi korban diluar PAT. Pada pelaksanaannya, terjadi keterlambatan pembayaran JBTB. Selanjutnya, melalui kesepakatan dan perjanjian, pemerintah memberikan dana antisipasi kepada korporasi guna menyelesaikan pembayaran JBTB kepada korban. Pasca adanya dana antisipasi, terjadi peralihan wewenang pelaksanaan dari Lapindo ke pemerintah. Sehingga, kegiatan JBTB tersebut melibatkan banyak aktor didalamnya, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan JBTB bagi korban didalam PAT berdasarkan paradigma New Public Governance (NPG). Evaluasi dalam pandangan NPG lebih berfokus pada penilaian keefektivitasan jejaring dalam menyediakan layanan, serta keberlanjutan dari jejaring tersebut. Dimana untuk menilai keefektivitasan jejaring, dilakukan analisa pada level komunitas, level jejaring, dan level organisasi/partisipan. Analisa pada level komunitas dimaksudkan untuk menilai keefektivitasan jejaring berdasarkan terpenuhinya harapan-harapan komunitas. Analisa pada level jejaring, dimaksudkan untuk menilai keefektivitasan jejaring dari segi struktur hingga pemberian layanan dalam jejaring. Sedangkan, analisa pada level organisasi dimaksudkan untuk menilai keefektivitasan dalam pandangan organisasi dari anggota jejaring. Hasil dari penilaian keefektivitasan jejaring tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan sustainability dari jejaring tersebut. Data-data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisa melalui teknik interaktif. Hasilnya: analisa pada level komunitas jejaring penyedia layanan JBTB bagi korban bernilai cukup efektif dalam memuaskan harapan komunitas berdasarkan kriteria pembiayaan (cost); peningkatan modal sosial/kepercayaan; terselesaikannya permasalahan utama; dinamika dari insiden yang terjadi; dan kesejahteraan korban. Dari segi jejaringnya sendiri, bernilai efektif dalam menyediakan layanan, dengan tolakviii ukur kriteria pertumbuhan anggota; jenis pelayanan yang diberikan; duplikasi layanan; kekuatan hubungan/ikatan anggota; pembentukan dan pemeliharaan network administative organization (NAO); integrasi/koordinasi; biaya pemeliharaan; dan komitmen anggota jejaring. Sedangkan, pada level organisasi/partisipan, analisa terhadap jejaring bernilai efektif, dengan catatan hanya sebanyak 3 kriteria pengukuran yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu: kriteria akuisisi sumberdaya; biaya pelayanan; dan akses pelayanan. Berdasarkan ketiga level penilaian tersebut, jejaring penyedia layanan atau pelaksana kegiatan JBTB tersebut dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan kegiatan JBTB bagi korban Lusi di dalam wilayah PAT. Dengan memperoleh nilai efektif, maka jejaring tersebut dikatakan sustainabl