Analisis Penerapan Kebijakan Tax Holiday dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Kebijakan pajak berupa tax holiday tertuang dalam PMK 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan fiskal ini diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk penyelarasan. Sasaran dari kebijakan ini adalah industri pionir, dimana terdapat 18 industri pionir yang berhak mendapatkannya dan 169 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, memahami, serta mendeskripsikan penerapan kebijakan tax holiday tersebut mempengaruhi perkembangan investasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus Penelitian yaitu penerapan kebijakan tax holiday atas PMK 150/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, dampak penerapan kebijakan tax holiday holiday, dan indikator keberhasilan penerapan kebijakan tax holiday. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan/literatur. Analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan kebijakan tax holiday dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan model Merilee S. Grindle (1980) masih belum berjalan optimal karena belum terpenuhinya salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan yaitu kepatuhan dan respon dalam variabel lingkungan implementasi (context of implementation). Pada variabel kepatuhan dan respon ini para pelaku usaha berperan aktif untuk pengajuan permohonan fasilitas berupa tax holiday ini melalui sistem yang sudah terintegrasi yaitu melalui Onlie Single Submission Sistem. Akan tetapi para pelaku usaha memilih untuk membelit-belitkan suatu prosedur, dimana sudah ada SOP yang jelas bahwa syarat dan ketentuan sudah ditetapkan dan harus diikuti. Sehingga proses verifikasi jadi menghambat, jika proses pengajuan permohonan yang dilakukan para pelaku usaha tidak sesuai dengan peraturan terkait