Tingkat angka korupsi yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Instansi-Instansi Pemerintahan yang terlibat terhadap pencegahan korupsi di Indonesia tergolong banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mencegah tindakan korupsi sektor publik di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur berperan sebagai pemberi edukasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Pemberian edukasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Jawa Timur berupa sosialisasi ke kampus-kampus yang ada di Jawa Timur. BPKP Perwakilan Ja...
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk menghad...
Penulisan skripsi ini dibahas mengenai pemeriksaan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan ...
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini au...
Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang hinga saat ini sangat sulit diberaantas di Indonesia. Per...
Korupsi di negara ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi ...
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian keuangan negara. Dimana dalam hal...
Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Universit...
Penelitian ini berisi mengenai evaluasi peran auditor forensik dalam mengimplementasikan salah satu ...
Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ole...
ABSTRAKSIPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan secara...
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplikasi keberadaan komisi pemeberantasan korupsi (KPK), dalam p...
Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhada...
Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kew...
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk menghad...
Penulisan skripsi ini dibahas mengenai pemeriksaan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan ...
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini au...
Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang hinga saat ini sangat sulit diberaantas di Indonesia. Per...
Korupsi di negara ini telah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi ...
Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah unsur kerugian keuangan negara. Dimana dalam hal...
Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Universit...
Penelitian ini berisi mengenai evaluasi peran auditor forensik dalam mengimplementasikan salah satu ...
Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ole...
ABSTRAKSIPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan secara...
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplikasi keberadaan komisi pemeberantasan korupsi (KPK), dalam p...
Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhada...
Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan suatu kerugian negara, maka kew...
Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Untuk menghad...
Penulisan skripsi ini dibahas mengenai pemeriksaan kerugian keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan ...
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini au...