Peran Pemerintah dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Eks Lokalisasi Dolly (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila. Hal tersebut, membuat Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan untuk menutup Lokalisasi Dolly. Pasca terjadinya penutupan lokalisasi dolly, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali ekonomi masyarakat eks lokalsiasi dolly. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran pemerintah kota dalam pembangunan perekonomian masyarakat eks lokalisasi dolly yang berada di Kota Surabaya. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi masyarakat eks lokalsiasi dolly pasca terjadinya penutupan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) dalam membangun ekonomi masyarakat eks lokaliasi dolly serta apa saja hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, kondesasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota dalam pembangunan perekonomian masyarakat eks lokalisasi dolly yaitu: 1) peran entrepreneur meliputi pengembangan sumberdaya manusia; 2) peran koordinator bahwa pemerintah kota bertugas berkoordinasi untuk membina, mengatur dan mengawasi; 3) peran fasilitator melalui bantuan permodalan dan bantuan sarana serta prasarana produksi usaha; 4) peran stimulator meliputi memberikan dorongan bagi masyarakat dalam berwirausaha. Hambatan yang muncul dalam membangun ekonomi masyarakat eks lokalisasi dolly yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya bahan baku produksi, dan banyak eks wisma yang belum dikelola oleh pemerintah kota. Adapun upaya pemerintah kota dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan mengajak masyarakat yang belum aktif untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti pelatihan, memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat eks lokalisasi dolly, dan berusaha untuk melakukan pengawasan kepada eks wisma yang masih belum dikelola agar tidak muncul kembali prostitusi. Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran yaitu pemerintah dapat memberikan pelatihan baru yang isinya memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk mandiri dalam mengelola usaha mereka sendiri agar terciptanya masyarakat yang mandiri