Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu).

Indonesia saat ini menganut sistem open government atau sistem pemerintahan terbuka. Sistem open government memiliki ciri-ciri yaitu transparansi dalam birokrasi, partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan kolaborasi antar komponen negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kebijakan mengenai segala yang menyangkut keterbukaan informasi publik juga telah diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Dalam UU KIP juga disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membentuk PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik di suatu Badan Publik. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di dua tempat yakni Kota Malang dan Kota Batu dengan situsnya yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kota Batu. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dengan informan yang berkaitan sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diambil. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantunya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPID Kota Malang dan PPID Kota Batu telah berpedoman kepada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, tidak semua informasi publik yang ada dilingkup Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu dapat tersedia karena adanya beberapa lembaga atau badan publik yang masih tertutup. Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dan peran dari PPID. Rekomendasi untuk PPID Kota Malang dan Kota Batu pertama melakukan tindakan tegas kepada lembaga publik yang masih tertutup. Kedua rutin mengadakan sosialisasi mengenai PPID dan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi dan peran PPID Kota Malang dan Kota Batu