Kontribusi Subsektor Peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertanian Kabupaten Malang

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan fiskal yakni kebijakan pembangunan ekonomi melalui pengeluaran dan pemasukan daerah, serta dapat memaksimalkan potensipotensi sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah ( PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah , retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah , dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.Subsektor peternakan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Konsumsi protein hewani per kapita sehari untuk daging pada tahun 2016 sebesar 3,35, meningkat sebesar 7,03 persen dibandingkan konsumsi tahun 2015 sebesar 3,13 gram . Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jl. Trunojoyo Kav.4 Kepanjen dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang di Jl. Panji 158 Kepanjen yaitu mulai dari tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 21 Februari 2019. Penetapan Lokasi dilakukan dengan cara purpoisive yaitu memilih lokasi dengan pertimbanganpertimbangan tertentu yakni pemilihan Kabupaten Malang sebagai Lokasi penelitian ini yakni dilandasi bahwa Kabupaten Malang merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto terbesar pada subsektor peternakan dalam mendukung sektor basis ekonomi di Jawa Timur yaitu sebesar 8,7% Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi,dan analisis trend eksponensial. Hasil penelitian menunjukan bahwa laju pertumbuhan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut untuk tahun 2014-2015 sebesar 7,9 %, tahun 2015-2016 sebear 111,3 %, untuk tahun 2016-2017 sebesar 41,36 %, untuk tahun 2017- 2018 sebesar 26,83 % dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 47,92 %. Kontribusi subsektor Peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pertanian Kabupaten Malang secara berurutan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut tahun 2014 sebesar 25,1 % , tahun 2015 sebesar 26,3 % , tahun 2016 sebesar 39,5 % , tahun 2017 sebesar 27,3 %, dan 2018 sebesar 28,6 % dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pertanian sebesar 29,36 %. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah subsektor Peternakan untuk tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut tahun 2019 sebesar Rp. 786.647.098, tahun 2020 sebesar Rp. 893.306.979, tahun 2021 sebesar Rp. 1.014.428.656, tahun 2022 sebesar Rp. 1.151.972.975, dan tahun 2023 sebear Rp. 1.308.166.648. Kesimpulan dari penelitian ini adalah laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah subsektor peternakan pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki ratarata sebesar 47,92 % dengan kriteria Kurang Berhasil, dengan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 111,3 % dan terendah pada tahun 2017 sebesar – 41,36 %, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah subsektor peternakan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor Pertanian pada tahun 2014-2018 memiliki rata-rata sebesar 29,36 % dengan kriteria Sedang, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2016, sebesar 39,5 % dan terendah pada tahun 2014 sebesar 25,1 %, Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabuaten Malang pada tahun 2014 -2018 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 0,36% dengan kriteria Sangat Kurang, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,44 % dan terendah pada tahun 2017 sebesar 0,25 %. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah subsektor Peternakan untuk tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut tahun 2019 sebesar Rp. 786.647.098, tahun 2020 sebesar Rp. 893.306.979, tahun 2021 sebesar Rp. 1.014.428.656, tahun 2022 sebesar Rp. 1.151.972.975, dan tahun 2023 sebear Rp. 1.308.166.648. Saran dari penelitian ini yaitu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan, menambah jumlah Rumah Potong Hewan agar tidak ada pemotongan hewan yang dilakukan secara ilegal, meningkatkan kualitas Rumah Potong Hewan baik dari segi sanitasi serta keahlian juru sembelih halal, serta lebih proaktif dalam penarikan retribusi pemotongan ternak sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah peternakan