Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Di Kota Malang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kota Malang. Kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Dalam Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal. Fakta inilah yang membuat perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah dan pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender dengan membuat program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal itu bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan PPRG yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam proses penerapannya terdiri dari Kepentingan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPRG, Manfaat yang dihasilkan, Pengambilan Keputusan, Para Pelaksana Kebijakan, Sumber Daya yang dikerahkan, serta Manfaat yang dihasilkan pada Masyarakat, Individu dan Kelompok. Sumber data yang digunakan adalah narasumber, peristiwa dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang yang digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Metode analisis data peneliti mengacu pada model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Implementasi Kebijakan PPRG sudah berjalan dengan baik tetapi masih banyak kekurangan yang menghambat pelaksanaan progam. Hal tersebut berdasarkan fokus penelitian yaitu Kepentingan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PPRG, Manfaat yang dihasilkan, Pengambilan Keputusan, Para Pelaksana Kebijakan, Sumber Daya yang dikerahkan, serta Manfaat yang dihasilkan pada Masyarakat, Individu dan Kelompok, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang sebagai pelaksana program perlu memperbaiki kekurangan yang ada sehingga penerapan program mendapatkan hasil yang optimal dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai