The Implementation of Perfromance Accountability System of Governement Agencies (Study at Sumenep Regency

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan unrtuk mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya yaitu Kabupaten Sumenep. Untuk memudahkan pelaksanaannya dibentuklah tim SAKIP Kabupaten Sumenep yang didalamnya terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Daerah. Sejauh ini nilai atas hasil laporan kinerja Kabupaten Sumenep masih pada predikat B (baik) selama 2 tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kondisi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Sumenep. Di dalam permasalahan atau pembahasan ini dikaji menggunakan model implementasi Edward III. Dalam kajian implementasi kebijakan tersebut Edward III mengajukan empat faktor atau variabel krusial yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Empat variabel faktor-faktor tersebut antara lain meliputi variabel atau faktor communication, resources, disposition dan bureaucratic structure. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dari penelitian ini terdapat 7 narasumber. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah-langkan khusus dalam analisis data dari Cresswell (2013). Mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, menerapkan proses koding, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini yang akan dsajikan kembali ke dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif, dan memaknai data. vi Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi SAKIP pada Kabupaten Sumenep telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari perencanaan kinerja yaitu mempertimbangkan usulan dari tingkat desa sampai di masing-masing OPD hingga penyelarasan RPJMD dengan Renstra, pengukuran kinerja dengan menentukan Indikator Kinerja Utama, pelaporan kinerja menghimpun laporan dari seluruh OPD dan disatukan dalam dokumen RKPD, evaluasi kinerja yaitu dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi, hingga capaian kinerja. Kemudian, implementasi SAKIP pada Kabupaten Sumenep sudah berjalan baik dalam hal disposisi dan struktur birokrasinya, namun masih ditemui kendala terkait miss komunikasi dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya