Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Tentang Afwezigheid Terkait Jangka Waktu Penetapan Orang Dinyatakan Tak Hadir Serta Akibat Hukumnya (Studi Penetapan PN Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.)

Didalam hukum perdata dikenal sebuah sebutan Afwezigheid yang artinya yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya. Keadaan Tak hadir diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 463 sampai dengan 495, Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan dengan jelas masalah terkait orang yang tak hadir dari segi pengertian umumnya hingga status hukumnya. Aturan ini telah dianut oleh warga Negara Indonesia untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait keadaan tidak hadir tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Seorang dalam Keadaan Afwezigheid atau atau tak hadir terhadap penetapan pengadilan negeri nomor: 392/pdt.p/2014/PN.Jkt.Ti? dan Mengapa Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim Bertentangan dengan Pasal 463 KUHPerdata? Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim , penafsiran pasal tentang keadaan tak hadir yang berhubungan dengan kasus yang diangkat dan analisis tentang alasan hakim mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim