Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengusaha Yang Melanggar Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Di Kabupaten Situbondo (Studi di Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo)

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara, kendala dan upaya Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo terhadap pelaksanaan permasalahan pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap pengusaha yang melanggar Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Situbondo. Dengan ditetapkannya Pasal 90 ayat 1 Undang Undang 23 tahun 2003. Pada tahun 2018 terdapat tenaga kerja melakukan pengaduan kepada dinas tenaga kerja situbondo untuk menuntut standar upah terhadap pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum kabupaten. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Data melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Korwil V Jember Sub Korwil Probolinggo