Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Bank Sentral Dalam Pengawasan Lalu Lintas Uang Kertas Asing Oleh Pihak Ketiga Pada Daerah Pabean Indonesia

Pada skripsi ini penulis mengangkat analisa mengenai pelimpahan kewenangan delegasi yang dilakukan Bank Indonesia kepada pihak lain dalam melakukan pengawasan langsung lalu lintas uang kertas asing yang masuk dan/atau keluar wilayah Pabean Indonesia. Analisis ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana bentuk pelimpahan kewenangan Bank Sentral dalam pengawasan langsung uang kertas asing oleh pihak ketiga. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Sumber Undang-Undang dan Peraturan pada skripsi ini berasal dari Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Dari hasil penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban bahwa menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.04/201menyatakan bahwa pembawaan Uang Tunai dan/atau instrumen pembayaran lain Bank Indonesia melimpahkan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai terkait UKA yaitu : 1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan pembawaan UKA kedalam atau keluar daerah pabean, kepada orang perseorangan dan/atau orang perseorangan yang melakukan pembawaan atas nama korporasi yang dilakukan di kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean dan tempat lain dalam derah pabean yang merupakan tindak lanjut dari pengejaran yang tidak terputus (hot puruit). 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah pembawaan uang tunai yang dibawa yang tertera didalam pemberitahuan pembawaan Mata Uang Tunai keluar dan/atau masuk wilayah pabean dan/atau izin Bank Indonesia, sesuai dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya dibawa. Pemeriksaan dilakukan dengan tingkat pemeriksaan berdasarkan manajemen resiko dan disaksikan oleh pihak pemberitahu. 3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pelaporan pembawaan Uang Tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyampaian laporan tentang informasi pembawaan uang tunai dilakukan paling lambat dalam jangka vi waktu 5 (lima) hari kerja dan untuk penyampaian laporan tentang adanya pelanggaran, dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran. 4. Pihak yang berwenang dalam mengenakan sanksi denda atas pelanggaran PBI Pembawaan UKA di daerah Pabean adalah Petugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Sementara itu Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Badan Berizin, antara lain berupa teguran tertulis atau pencabutan status Badan Berizin kepada Badan Berizin yang melakukan pelanggaran ketentuan UKA