Praktik Politik Pascakolonial (Melacak Formasi Diskursus Pembubaran Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia).

Penelitian ini membahas praktik negara dalam mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia melalui perspektif politik pascakolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode kritik teks yang dianalisis dengan pendekatan dekonstruksi. Studi ini menjelaskan praktik kuasa negara terhadap masyarakat muslim Indonesia masih menerapkan praktik diskursif pemerintah kolonial Belanda. Kewaspadaan negara terhadap masyarakat muslim kental dengan diskursus orientalisme Belanda. Strategi yang digunakan adalah dengan memecah-belah umat Islam, yang memicu marginalisasi dan pendisiplinan terhadap organisasi Islam tertentu. Fenomena pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi persoalan politik Islam negara kontemporer yang mengaktifkan kembali diskursus tersebut, dengan melacak formasi diskursus negara dalam mengatur dan menjinakkan kekuatan masyarakat muslim Indonesia. Hasil studi ini mengungkap bahwa polarisasi umat Islam di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang membedakan Islam Ibadah dan Islam Politik telah memengaruhi wacana Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari diskursus pembelahan umat Islam: Islam Radikal dan Islam Moderat. Dalam diskursus tersebut, pemerintah memainkan peran kunci beserta organisasi Islam yang mapan dan dominan dalam membangun relasi kuasa dan pengetahuan guna mengatur dan mengawasi organisasi Islam yang dianggap berbahaya dan mengancam. HTI merupakan organisasi Islam yang dibubarkan karena dianggap mengancam stabilitas politik negara. Pembubaran tersebut berimbas pada marginalisasi eks-anggota HTI yang mulai tertekan akibat streotip dan lebalisasi yang disematkan pada mereka. HTI menjadi organisasi Islam subaltern, dengan wacana yang terpinggirkan, yang juga terbatasi ruang geraknya akibat dikotomi dan logika binarisme negara