Ratio Decidendi Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menderita Keterbelakangan Mental Ringan Dan Gangguan Kepribadian Hingga Menyebabkan Matinya Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 648/Pid.B/2014/Pn.Srg)

Pada skripsi ini penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait ketidakmampuan bertanggungjawab di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pilihan tema pada skripsi ini dilatarbelakangi karena ketidakjelasan atau kaburnya pasal tersebut terkait dua keadaan jiwa yang tidak normal, yaitu jiwa yang cacat atau terganggunya jiwa karena penyakit yang digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena tidak dijelaskan maksud dari jiwa yang cacat atau terganggu karena penyakit tersebut menyebabkan Hakim harus mempertimbangkan apakah keterbelakangan mental serta gangguan kepribadian merupakan alasan pemaaf yang menyebabkan pelaku menderita kondisi kejiwaan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu ratio decidendi Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita keterbelakangan mental ringan dan gangguan kepribadian hingga menyebabkan matinya korban dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 648/Pid.B/2014/PN.SRG dan apakah keterbelakangan mental ringan dan gangguan kepribadian merupakan alasan pemaaf? Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis. Hasil penelitian yang di dapat dengan metode penelitian tersebut adalah bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yaitu terpenuhinya unsur-unsur di dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban tidak tepat. Kondisi kejiwaan yang dialami terdakwa berupa keterbelakangan mental ringan dan gangguan kepribadian. Keterbelakangan mental ringan diketahui tidak memenuhi kriteria sebagai alasan pemaaf namun gangguan kepribadian yang diderita terdakwa merupakan alasan pemaaf. Terdakwa yang diketahui lebih dominan menderita gangguan kepribadian tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga seharusnya majelis hakim memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan atau memutus terdakwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa