Kepastian Hukum terhadap Pembatalan Dan Pencabutan Status Terdaftar Perusahaan Financial Technology berbasis Peer To Peer lending oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap pembatalan dan pencabutan status terdaftar perusahaan financial technology berbasis peer to peer lending oleh otoritas jasa keuangan. Pilihan judul ini diambil berdasarkan begitu cepatnya pertumbuhan P2P Lending di Indonesia sehingga OJK mewajibkan bagi penyelenggara P2P Lending yang ingin melakukan aktivitas P2P Lending harus melakukan pendaftaran kepada OJKdengan tujuan adalah sebagai salah satu upaya untuk mengawasi penyelenggaraP2P Lending yang beroperasi di Indonesia serta untuk melindungi nasabah dari penyelenggara P2P Lending ilegal yang dapat merugikan konsumen dengan tidakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Meskipun telah terdaftar tidak menutup kemungkinan penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Dalam aktivitasnya, penyelenggara P2P Lending yang telah mendapatkan status terdaftar dimungkinkan dilakukanya tindakan pembatalan dan pencabutan pada status terdaftar oleh OJK. Namun dari 2 hal tersebut yang diatur secara jelas ialahhanya pembatalan status terdaftar sementara berbeda dengan pencabutan hal tersebut tidak diatur secara jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membuat rumusan masalah Apakah pembatalan dan pencabutan status terdaftar perusahaan financial technology berbasis peer to peer lendingoleh otoritas jasa keuangan telah memenuhi asas kepastian hukum berdarkan dalamperaturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil dari penilitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 47 ayat 1 POJK No. 77/2016 yang mengatur terkait sanksi masih belum secara komprehensif mengatur sanksi dikarenakan tidak terdapat adanya sanksi pencabutan status terdaftar serta di dalam POJK No. 77/2016tidak menyatakan dengan jelas dan rinci mengenai sebab-sebab, kapan serta akibat hukum pemberian tindakan pencabutan status terdaftar tersebut yang dapat dilakukan terhadap penyelenggara P2P Lending oleh OJK yang melakukan pelanggaran. kemudian disisi lain didalam kode etik yang telah dibuat oleh Aftech meskipun telah dibuat pedoman dan sanksi dalam menjalankan aktivitas P2P Lending tersebut namun belum ada aturan penerapan sanksi apabila melakukan pelanggaran