Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan tujuan nasional, pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (social service atau public service).Kantor Bersama Samsat Bojonegoro mendukung peningkatan inovasi pelayanan publik dengan menciptakan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mendukung penyelenggaraan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotordiperlukan dasar/pijakan yang harus diterapkan di dalamnya yaitu asas good governance.Sangat perlu adanya asas good governanceuntuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta untuk membatasi dari pelampauan wewenang. Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? (2) Apakah terdapat faktor penghambat pada penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro? Untuk menjawab permasalahan penelitian hukum empiris diatas yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro sudah berjalan sangat baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang berlaku, diwujudkan dalam setiap prosedur penggunaan layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat penerapan asas good governance dalam layanan unggulan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu penyedia layanan dan pengguna layanan, serta berasal dari kinerja sistem yang terdapat pada layanan unggulan itu sendiri