Kekuatan Mengikat Kontrak Politik Dalam Kampanye Pemilihan Calon Gubernur (Studi Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan Kontrak Politik Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022)

Seiring dengan dinamika dan problematika Pemilihan Calon Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin kompleks. Pengawasan terhadap proses Pilkada tidak hanya bertumpu pada pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan juga memerlukan partisipasi dan peranan dari masyarakat setempat. Dalam masa kampanye pemilihan Calon Kepala Daerah kerap kali menggunakan masa tersebut sebagai upaya menyampaikan visi misi, program kerja, dan kualitas diri yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk. Selain itu, upaya-upaya untuk menarik simpati masyarakat dilakukan dengan penyampaian janji-janji berupa ‘kontrak politik’. Dengan dibentuknya kontrak politik dalam masa kampanye pemilihan diharapkan segala hal yang diperjanjikan di dalamnya mempunyai pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan terhadap kekuatan mengikat dari kontrak politik yang dibuat oleh Calon Gubernur dalam masa kampanye pemilihan Calon Gubernur. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Serta menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Bahan hukum yang digunakan terdapat tiga macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1.) Kontrak politik tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak dalam kacamata perdata. Kontrak politik tidak memenuhi unsur-unsur perikatan pada harta kekayaan, karena tidak ada tolok ukur yang dapat menentukan kerugian dari kontrak politik. 2.) Kontrak politik tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi unsur kecakapan, karena pihak masyarakat sebagai suatu forum/ perkumpulan bukanlah badan hukum, atau pun orang perorangan yang memiliki kewenangan secara hukum dalam mewakili kelompoknya 3.) Kontrak politik tidak dapat dilakukan gugatan wanprestasi selayaknya isi kontrak yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak