Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terkait Perubahan Suku Bunga Sepihak Oleh Penyelenggara Peer To Peer Lending

Pada Skripsi Ini, Penulis Mengangkat Permasalahan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Terhadap Perubahan Suku Bunga Sepihak Oleh Penyelenggara Peer To Peer Lending. Penulis Memilih Tema Tersebut Dilatar Belakangi Oleh Kurangnya Aturan Mengenai Peer To Peer Lending Di Indonesia, Khususnya Dalam hal perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman terkait perubahan suku bunga sepihak oleh penyelenggara peer to peer lending. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman jika nantinya terjadi perubahan suku bunga yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara peer to peer lending. Selain itu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat menjangkau sistem peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Akan tetapi dilihat dari POJK dan SEOJK tersebut di atas, OJK sudah memiliki upaya untuk melindungi kepentingan penerima pinjaman melalui upaya hukum preventif dan represif