Urgensi Penyempurnaan Pengaturan Tentang Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Disharmonisasi Peraturan Daerah menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia. Pembenahan regulasi diperlukan untuk meminimalisir permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seringkali saling tumpang tindih, inkonsistensi, multitafsir, dan tidak operasional. Oleh karena itu pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri melakukan langkah konkret yaitu pencabutan terhadap 3.143 peraturan daerah karena dinilai bermasalah dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Keberadaan sinkronisasi dan harmonisasi sejatinya tertuang dalam BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Namun ketentuan yang mengatur terkait penyusunan BAB III Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yaitu Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tidak mengatur secara spesifik/detil yang menimbulkan kekaburan hukum (vaqueness norm) pada pembaca peraturan perundang-undangan khususnya perancang peraturan daerah sehingga tidak mendapat kepastian hukum untuk membentuk BAB III naskah akademik rancangan peraturan daerah yang baik dan benar