Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Mengadili Perkara Pembiayaan Macet Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)

Pada skripsi ini penulis mengangkat analisis mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ekonomi syariah. Secara spesifik dalam skripsi ini menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah Pengadilan Negeri Bandung Apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Sumber hukum primer dalam penulisan ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduat Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lalu terdapat sumber data sekunder berupa literatur hukum, penelitian terdahulu (jurnal dan skripsi), dan artikel-artikel yang terkait dengan rumusan masalah. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, seharusnya perkara ini diperikssa, diadili, dan diutus oleh Pengadilan Agama