Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) (Studi Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kota Malang)

Latar belakang pemilihan judul penelitian ini dilandaskan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kota Malang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terpenuhi hak atas kesejahteraan sosial secara merata. Terdapat dua puluh enam jenis permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), akan tetapi yang harus ditangani dengan optimal pada jenis Penyandang Masalah Fakir Miskin yang menyumbang angka banyaknya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Malang terutama kepada Dinas Sosial Kota Malang yang diberikan otonomi daerah untuk mengatasi masalah sosial. Oleh karena itu, diharapkan kinerja Dinas Sosial sebagai pihak utama yang berwenang untuk mengatasi masalah sosial dapat bertanggung jawab dalam menangani penyandang masalah fakir miskin di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini fokus pada 2 hal yaitu: 1. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah fakir miskin Kota Malang. 2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah fakir miskin Kota Malang. Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian di Dinas Sosial Kota Malang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisi data yang digunakan yaiu menggunakan Metode analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dari ketiga indikator pengukuran kinerja yang dilakukan Dinas Sosial sudah berusaha untuk melaksanakan semua indikator kinerja dengan semaksimal mungkin. Dari ketiga indikator tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Sosial dalam menangani masalah fakir miskin yaitu indikator responsivitas kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengaduan berbasis online, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan dengan baik. Indikator responsibilitas sebagian peraturan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Indikator akuntabilitas memberikan bantuan ekonomi, memberi pelatihan dan ketrampila