Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Program Pendidikan Dan Pelatihan (Studi Pada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia)

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk menghadapi perubahan dan mempertahankan hidup bagi sebuah organisasi dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu: (1) Pengembangan kapasitas melalui program Pendidikan dan Pelatihan, komponen pelaksanaan meliputi: Tujuan, Materi, Metode, Media, Instruktur, dan Evaluasi. (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif model Seidel dengan melalui proses notice things, collect thing, dan think about things. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sesuai dengan teori Rusdiana, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan secara umum sudah berjalan optimal. (2) dalam pelaksanaan upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan Kemensetneg RI terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, antara lain peran kepemimpinan, fasilitas pengembangan, serta anggaran. Saran yang dapat peneliti berikan antara lain: (1) perlu ditingkatkan lagi sistem e-learning, (2) ketegasan terhadap pegawai untuk mengisis kuesioener evaluasi (3) perlu adanya anggaran tambahan agar pelaksanaan diklat berjalan sesuai tujuan