Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa Melalui E-Village Budgeting (Studi Pada Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi)

Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, baik asal usul desa, dan adat istiadat. Pada tahun 2015, pengalokasian dana desa Pemerintah Pusat sebesar 59.8 triliun, telah di transfer kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan banyaknya anggaran yang didapat akan memicu banyak terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan anggaran. Maka sejak Tahun 2015 telah diresmikan sistem penganggaran Pemerintah Desa berintegrasi dan jaringan alias online di Kabupaten Banyuwangi yaitu E-Village Budgeting. Salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan sistem E-Village Budgeting adalah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu 1. Pengelolaan Dana Desa melalui E-Village Budgeting di Desa Sukojati 2. Pengawasan Dana Desa melalui E-Village Budgeting di Desa Sukojati. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dioleh melalui cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem E-Village Budgeting yang diterapkan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyuwangi telah mempermudah dalam melakukan proses pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Sukojati. Karena didalam sistem E-Village Budgeting telah memenuhi dalam setiap proses pelaksanaan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang menjadi salah satu fasilitator E-Village Budgeting, harus lebih meningkatkan evaluasi sistem. Untuk Pemerintah Desa juga harus meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten