Konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Masyarakat dalam Kebijakan Penataan PKL(Studi di Kawasan Perumahan Taman Pinang Sidoarjo)

Relokasi PKL Taman Pinang Sidoarjo hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten. Proses relokasi yang diwarnai dengan konflik antara PKL dan warga Taman Pinang tersebut belum benar-benar tuntas. Konflik yang terjadi membuat pemerintah kabupaten harus turun tangan menyelesaikan dan memberi solusi. Konflik bermula dari PKL yang menempati kawasan ilegal dan mendapat penolakan dari masyarakat perumahan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan peneliti dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan situs penelitian bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan Kawasan Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi dan upaya pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang terjadi antara PKL dan masyarakat Taman Pinang adalah konflik manifest berupa aksi demonstrasi, aksi blokade jalan, melawan petugas yang berwajib dan terdapat konflik laten yang terjadi yaitu perselisihan sesama PKL berupa perbedaan sikap yang membuat sesama PKL menjadi berselisih dan tidak rukun. Mereka menolak relokasi karena menganggap kawasan perumahan sebagai tempat yang strategis untuk berdagang. Mereka merasa hak-hak mendapatkan penghidupan kurang diperhatikan, dan menganggap kehadiran mereka di Kawasan Taman Pinang tidak mengganggu mobilitas dan aktivitas dari warga perumahan maupun para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten memberikan solusi antara lain yaitu dengan 1) relokasi PKL, 2) melakukan sosialisasi, dan 3) Hanya memperbolehkan PKL asli sidoarjo yang berjualan di Jalan Ponti. Agar tidak terjadi konflik seharusnya setiap pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dapat diikutsertakan sejak awal dan para PKL diberikan sosialisasi yang konkrit . Selain itu, penting untuk mendengarkan keluh kesah dan pendapat PKL sehingga tidak merasa diacuhkan atau tidak diperhatikan. Pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungan kesejahteraan kehidupan mereka, dan para PKL juga harus dapat mematuhi aturan yang ada sehingga tercipta hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga pemerintah