Sistem OSS merupakan pelayanan perizinan baru yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk percepatan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki izin usaha. Sebelumnya, pelayanan perizinan di Indonesia dapat dikatakan masih rumit, lambat, berulang-ulang, tidak terkoordinasi, belum ada standar pelayanan, tidak ada pengawalan, dan belum terintegrasi secara elektronik. Secara lebih spesifik, masalah di Kabupaten malang adalah minimnya informasi mengenai perizinan dan regulasi cepat berubah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Malang dan dampak yang terjadi berdasarkan perspektif revolusi industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah ...
Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah sistem informasi yang ...
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan sumbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan p...
Dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tenta...
Izin Usaha Perdagangan merupakan salah satu produk pelayanan perizinan yang banyak diakses masyaraka...
Perizinan usaha adalah proses pendaftaran kegiatan usaha oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengemb...
Penelitian ini mengangkat tentang pelayanan izin lingkungan melalui Sistem Online Single Submission ...
Penelitian ini mengangkat tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan izin melalui Sistem Online Si...
Pelayanan publik bidang yang saat ini berevolusi secara signifikan dalam perkembangan teknologi. Pel...
Penulis ini dilakukan dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab...
Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan k...
Penerapan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektron...
Tuntutan akan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas oleh masyarakat semakin banyak dan ...
Anggarda Giri Rajati, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M...
Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upay...
RINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pel...
Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah sistem informasi yang ...
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan sumbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan p...
Dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tenta...
Izin Usaha Perdagangan merupakan salah satu produk pelayanan perizinan yang banyak diakses masyaraka...
Perizinan usaha adalah proses pendaftaran kegiatan usaha oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengemb...
Penelitian ini mengangkat tentang pelayanan izin lingkungan melalui Sistem Online Single Submission ...
Penelitian ini mengangkat tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan izin melalui Sistem Online Si...
Pelayanan publik bidang yang saat ini berevolusi secara signifikan dalam perkembangan teknologi. Pel...
Penulis ini dilakukan dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab...
Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (Public Services) dan k...
Penerapan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektron...
Tuntutan akan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas oleh masyarakat semakin banyak dan ...
Anggarda Giri Rajati, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. M...
Dalam meningkatkan stabilitas iklim investasi di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upay...
RINGKASAN Abstrak: Setiap pemerintah daerah pastinya ingin melakukan peningkatan dalam pemberian pel...
Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah sistem informasi yang ...
Perkembangan teknologi dan informasi memberikan sumbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan p...
Dalam rangka memudahkan iklim investasi di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tenta...