Implementasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat

Kota Blitar merupakan kota yang dijadikan pilot project pertama bersama dengan enam kota lainnya di Indonesia oleh Tim ISSDP pada Tahun 2006 dan kemudian dibentuklah Stategi Sanitasi Kota (SSK). Penyusunan SSK diawali dengan Study Environmental Health And Risk Assessment (EHRA) dan diteruskan dalam bentuk Buku Putih Sanitasi. Dalam rangka melaksanakan program sanitasi secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan Pemerintah Kota Blitar membanguan Instalasi Pengeloaan Air Limbah (IPAL) Komunal yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) implemetasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat yang meliputi standar dan ukuran kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri dan karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik., (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi program sanitasi berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa dokumen pendukung terkait sanitasi berbasis masyarakat di Kota Blitar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi non partisipan. Analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implemetasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di Kota Blitar yang dilihat dari enam aspek teori van Matter dan van Horn secara umum sudah baik dimana aktor sudah menjalankan tugas dan fungsinya, komunikasi sudah tersampaikan ke masyarakat sehingga infrastruktur IPAL terbangun dan terawat oleh masyarakat, (2) faktor pendukung implemetasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat sedangkan faktor penghambatnya yaitu topografi rumah warga dan lingkungan ekonomi masyarakat. Dengan demikian saran yang diberikan adalah Dinas lingkungan hidup dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) perlu melakukan sosialisasi terus menerus, memberikan pelatihan management keuangan kepada pelaksana lebih intensif, menerapkan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran untuk tidak ditarik iuran