Pilihan-Pilihan Publik Terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang

Semakin sedikitnya pekerjaan di sektor formal membuat sebagian besar masyarakat beralih untuk bekerja di sektor informal, salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima di perkotaan besar seperti Jakarta, semakin hari jumlahnya kian menambah. Jumlah PKL yang semakin menambah tidak sebanding dengan jumlah kios untuk PKL berjualan menyebabkan para PKL memilih untuk berjualan di tepi-tepi jalan dan trotoar. Untuk mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) demi terciptanya ketertiban umum, Pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam implementasinya, kebijakan yang dilakukan Pemerintah masih dinilai belum berhasil. Solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKL, karena masih banyak PKL yang mengganggu keterbitan lalu lintas. Para pedagang tidak atau kurang dilibatkan secara aktif sehingga upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat sasaran. Peran serta atau partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam penanganan masalah PKL. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemetaan ke belakang pilihan publik (public choice) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang yang meliputi Tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari kebijakan, Manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standart kinerja ke organisasi pelaksana, Pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai, Sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga akuntabilitas pelaksana serta Faktor Pendukung dan Penghambat proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengaturan pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, catatan lapangan, pedoman observasi, dan perangkat penunjang yang bisa digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode analisis kritis yang dikemukakan oleh Hamad. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemetaan ke belakang pilihan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik, hal tersebut didasari dengan dilaksanakannya proses pemetaan ke belakang terhadap pengaturan pedagang kaki lima yang diajukan peneliti pada fokus penelitian. Walaupun sudah cukup baik dalam menata PKL, namun pada penerapan pilihan publiknya Pemerintah masih menggunakan pendekatan implementasi top-down dimana Pemerintah masih dominan dalam melakukan implementasi. Pemerintah belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam proses formulasi kebijakannya. Masyarakat hanya dilibatkan pada saat proses implementasinya saja. Walaupun kinerja dari Pemerintah dalam menata PKL cukup baik, namun dari masyarakat sendiri belum puas karena mereka belum dilibatkan secara keseluruhan dalam proses formulasi kebijakan