Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun Kota Malang

Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program Bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Pusat atas perintah Presiden RI untuk menggantikan program Beras Sejahtera (Rastra) dengan sasarannya yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang sesuai dengan kriteria dengan memberikan bantuan secara non tunai dengan komoditi sembako berupa beras dan telur. Dengan adanya program penyaluran BPNT tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan produktifitas penerima bantuan serta meningkatkan transparansi bagi kemudahan mengontrol program. Tujuan dilakukannya peneltian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program penyaluran BPNT dan faktor yang mempengaruhi efektivitas program di Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan program penyaluran BPNT. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana dengan tiga komponen yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketepatan terhadap sasaran program masih lemah selain itu pendistrubusian program BPNT masih terjadinya keterlambatan. Hal ini ditunjukan masih ada ketidaktepatan dan adanya keterlambatan dalam pencairan Bantuan BPNT di Kecamatan Sukun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program yaitu kualitas Aparatur, Kompetensi Administrator, sarana prasarana dan pengawasan dapat dikatakan sudah efektif. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh kegiatan tersebut terhadap Program Penyaluran BPNT yaitu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapaun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu program penyaluran BPNT perlunya peraturan mengenai pendistribusian setiap bulannya yang tetap, perlu adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan tokoh masyarakat (FSM, Faskel, RT/RW)yang terlibat untuk mengavaluasi pelaksanaan pencairan bantuan tersebut