Pelaksanaan Pengawasan Status Keimigrasian Warga Negara Asing Dalam Perspektif E-Government (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)

Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya WNA yang datang ke Malang dengan berbagai tujuan seperti bekerja, sekolah dan kunjungan wisata. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang menyebutkan bahwa wisatawan yang datang ke wilayah Malang mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2017 yakni dari 659 menjadi 2533 WNA. Akan tetapi, banyaknya jumlah WNA yang datang ke Malang juga diikuti dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang luas juga menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam pelaksanaan pengawasan mulai menerapkan konsep E-Government yang diharapkan mampu meningkatkan efekivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan beberapa teori pendukung yakni, administrasi publik, manajemen, Electronic Government, keimigrasian dan orang asing. Fokus penelitian yakni pelaksanaan pengawasan status keimigrasian warga negara asing dalam perspektif Electronic government dilihat dari teori fungsi manajemen dan proses implementasi, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan, serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi analisis data menggunakan model analisis data interaktif kualitatif. Hasil penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas I Malang sudah mulai menerapkan konsep Electronic government khususnya dalam pelaksanaan pengawasan. Akan tetapi masih pada tahap publish dan interact, sedangkan untuk tahap transact belum terlaksana. Adapun proses pertukaran informasi yang melibatkan beberapa pihak yang sudah terlaksana yakni Government to Citizen (G2C), sedangkan untuk tipe relasi Government to Business, Government to Government dan Government to Employee belum sepenuhnya terlaksana. Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan yakni sarana dan prasarana, pembentukan TimPORA, dan beberapa layanan online. Sedangkan faktor penghambat yakni, wilayah kerja yang cukup luas, aplikasi pengawasan yang kurang efektif dan jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang