Pelaksanaan Manajemen Aset Desa Dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Desa Pusporenggo, Kecamatam Musuk, Kabupaten Boyolali)

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Undang-Undang tersebut secara administrasi menghendaki agar pemerintah desa tidak saja hanya mampu mengelola aset fisik desa, tetapi juga harus mempertanggung jawabkannya secara adminstratif. Dalam kaitan penelitian ini, penulis ingin mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan manajemen aset desa dalam meningkatkan APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pusporenggo. Hal ini dilandasi dengan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen aset desa yaitu kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam mengelola aset desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan manajemen aset desa dalam meningkatkan APBDes. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen aset desa dalam meningkatkan APBDes telah mengalami peningkatan pada Pendapatan Asli Desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Pusporenggo telah menerapkan tahapan kerja manajemen aset secara maksimal dan dapat digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam melihat pelaksanaan manajemen aset yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pusporenggo. Lebih lanjut mengenai faktor pendukung pelaksanaa manajemen aset desa dalam meningkatkan APBDes berdasarkan hasil penelitian yaitu jumlah tanah kas desa yang cukup luas untuk dikembangkan dan kondisi alam yang baik untuk mengembangkan potensi desa. Selain itu, terdapat faktor penghambat pelaksanaan manajemen aset desa dalam meningkatkan APBDes antara lain kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah desa, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pola pikir masyarakat cenderung bergantung kepada Kepala Desa. Saran yang diberikan oleh penulis adalah Pemerintah Desa Pusporenggo perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan, pembinaan atau penyuluhan mengenai pengelolaan aset desa dan Pemerintah Desa Pusporenggo perlu pembinaan dan pengawasan secara rutin dari Inspektorat terkait proses pengelolaan aset desa agar pelaporan aset desa khususnya inventarisasi aset dapat terselesaikan tepat waktu