Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang

Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan social, mental/ agama/ kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. PUB dimasyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan. Pengmpulan Uang Atau Barang adalah di Indonesia adalah salah satu kegiatan yang menjadi ajang saling membantu antar masyarakat di Indonesia sendiri dan banyak juga yang mengadakan secara massal apabila terjadi suatu bencana guna membantu bersama. Namun pada faktanya dilapangan banyak penyalah gunaan pengadaan kegiatan Pengmupulan Uang Atau Barang tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan kerugian yang sudah beritikad dengan baik untuk membantu. Dinas Sosial Kota Malang masi belum melakukan sosialisasi dengan baik di Kota Malang maka dari itu adanya Implementasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengmupulan Uang Atau Barang Di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Malang serta apa hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Malang. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang terdapat didalam mesyarakat dan permasalahan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 1) Dinas Sosial Kota Malang belum menglmplementasikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik 2) Dinas Sosial hanya melakukan sosialisasi kepada bank, Perusahaan, Radio dan Kepolisian 3) Dinas Sosial hanya melakukan sosialisasi kepada Bank, Perusahaan, Radio dan Kepolisian. 4) Kurangnya kerjasama Dinas Sosial dengan Pihak Kepolisian di Kota Malang dalam hal penertiban pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Uang Atau Barang/ Penggalangan Dana