Dampak Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Tahun 2018),

Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan untuk memberikan program bantuan keuangan kepada desa untuk diberikan kepada desa pakraman dengan tujuan pembiayaan kegiatan upacara adat dan pembangunan sarana prasarana adat dan budaya. Program tersebut secara otomatis akan berdampak langsung terhadap masyarakat/krama desa pakraman khususnya dalam hal ini krama Desa Pakraman Mengwi. Dalam analisisnya penelitian ini menggunakan teori dampak kebijakan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penulis menganalisis masalah kebijakan menggunakan teori dari Thomas R Dye yang dirinci menggunakan lima indikator atau dimensi dampak kebijakan diantaranya, 1) Dampak intended dan unintended baik pada problem maupun masyarakatnya. Dampak intended pada umumnya berjalan sesuai dengan rencana dengan segala penggunaan anggaran digunakan sebagaimana mestinya yaitu dalam pembiayaan upacara adat, pembangunan sarana prasarana adat dan pengadaan kegiatan pesraman. Sedangkan dampak unintendednya terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan negative. Dampak positifnya adalah adanya pendidikan tata kelola keuangan di desa pakraman serta terbagunnya sinergi yang baik antara desa adat dan desa dinas di Mengwi. Sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya inovasi dan kreatifitas masyarakat, rawan terjadi penyalahgunaan anggaran dan terkadang menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. 2) Dampak terhadap externalities atau spillovers effect, dimana masyarakat pendatang di Desa Mengwi lebih merasa aman dan nyaman serta terbukanya peluang usaha bagi mereka. 3) Dampak terhadap kondisi sekarang yaitu dengan pembiayaan kegiatan adat dan pembangunan sarana ibadah, sedangkan dampak untuk jangka panjang adalah dengan kegiatan pembinaan atau pesraman. 4) Dampak terhadap biaya langsung yang dikeluarakan Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 225.000.000,00 , 5) Dampak terhadap biaya tidak langsung tidak ditemui dari berjalannya program ini. Hasilnya, secara umum kebijakan BKK ini merupakan sebuah kebijakan yang tepat sasaran dan berhasil dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita Pemerintah Provinsi Bali dalam mensejahterahkan masyarakat dengan tetap menjaga keaslian dan kelestarian adat dan budaya walupun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi selama proses berjalannya kebijakan BKK ini