Kebijakan Cybersecurity Di Indonesia (Penanganan Ancamansiberdi Era Jokowi 2014-2018)

Penelitian ini membahas tentang kebijakan cybersecurity sebagai upaya pemerintah dalam melindungi ruang siber dari ancaman siber.Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif, Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.Teori yang digunakan adalah teori sekuritisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan cybersecurity menangani ancaman siber di era Jokowi 2014-2018?Ancaman siber di Indonesia bertumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.Kasus ancaman siber terbagi menjadi ancaman infrastruktur seperti hacking, craking, phising, spamming, dan malware. Selain itu juga terdapat ancaman konten seperti radikalisme, terorisme, pornografi, hate speech hingga hoaks. Keduanya merupakan ancaman yang dapat mengganggu ranah siber dan keamanan negara, bahkan memecah belah masyarakat.Banyaknya ancaman siber di era ini telah menggerakkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan, yaitu kebijakan cybersecurity.Pemerintah membentuk kebijakan cybersecurity untuk melindungi dan juga menjaga ranah siber Indonesia, baik dari ancaman siber berupa ancaman infrastruktur maupun ancaman konten siber.Pemerintah juga membuat Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjaga ruang siber. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa ancaman siber di Indonesia telah memenuhi ketiga konsep sekuritisasi, yaitu speech act, securitizing actor dan accepted by the audience yang menghasilkan kebijakan cybersecurity. Namun, masih diperlukan kebijakan yang kuat untuk mengimbangi ancaman siber yang semakin bertumbuh pesat.Kebijakan cybersecurity saat ini belum cukup untuk mengimbangi ancaman siber yang masuk di Indonesia