Prioritas Kebijakan Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah penduudk yang selalu meningkat, pada tahun 2015-2016 jumlah penduduk kota Surabaya meningkat 163.125 penduduk. Pada tahun 2015 jumlah penduduk 2.943.528 jiwa meningkat pada tahun 2016 menjadi 3.016.653 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surabaya. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2011-2015 selalu terjadi peningkatan. Pada tahun 2011-2015 peningkatan jumlah kendaraan bermotor sebesar 381.231 kendaraan, pada tahun 2011 berjumlah 1.274.660 menigkat pada tahun 2015 menjadi 1.655.891. Dampak dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. Berdasarkan data kecelakaan Kota Surabaya, pada tahun terdapat 505 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, faktor individu oleh pengendara sepeda motor merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian Prioritas Kebijakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Surabaya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya. Metode yang digunakan untuk mengetahui alternatif kebijakan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yaitu analisis statistik deskriptif frekuensi, analisis faktor, dan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil identifikasi karakteristik menunjukkan bahwa pada ruas jalan yang memiliki median terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengendara melakukan pelanggaran yaitu pengetahuan pengendara, intensitas menghentikan pelaku pelanggaran dan intensitas pemberian sanksi sesuai hukum kepada pengendara yang melanggar, sedangkan pada ruas jalan yang tidak memiliki median hanya ada dua faktor yaitu pengetahuan pengendara dan intensitas pemberian sanksi terhadap pengendara yang melanggar masih kurang. Berdasarkan faktor-faktor tersebut terdapat tiga alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya, tiga alternatif tersebut adalah sosialisasi peraturan lalu lintas, peningkatan intensitas penegakan hukum dan penjagaan lalu lintas