Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan tahun 2018 di Nagori Rambung Merah, yang sekaligus dilandasi oleh beberapa hal. Pertama berkaitan dengan penggunaan dana desa pada Nagori Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, yang dari tahun anggaran 2016 hingga tahun anggaran 2018 hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Kedua, kebijakan pembangunan tersebut berbeda dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 yang dirumuskan dalam Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif sehingga memperoleh hasil secara mendalam dan detail. Mekanisme penentuan informan menggunakan purposive, dikarenakan fokus pembahasannya mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik, yang tentunya kewenangan berada pada pemerintah desa yang sekaligus menjadi pelaku, sehingga peneliti dapat langsung memilih informan yang relevan. Oleh karena itu informan penelitian ini yakni pangulu, sekretaris nagori, maujana dan masyarakat Nagori Rambung Merah. Konsep anggaran dan politik anggaran dijadikan dasar serta pisau analisis penelitian ini Kemudian berkaitan dengan proses politik anggaran yang dinilai transaksional pada tahun 2016 dan tahun 2017. Terdapat penemuan terkait kedekatan pangulu dengan pengusaha bidang transportasi (angkutan umum), yang kemudian mempengaruhi proses perumusan kebijakan anggaran dan pembentukan program. Kendati demikian program yang menyertakan BUMDes untuk pengadaan transportasi umum pedesaan tidak jadi dirumuskan. Pada tahun 2018 justru sebaliknya, tidak ada perdebatan sama sekali terkait dengan perumusan anggaran nagori. Proses perumusan program pembangunan pun tidak banyak melibatkan masyarakat. Terkait dasar hukum, terdapat ketidaksesuaian antara aturan-aturan pada tatanan Peraturan Bupati, dengan Peraturan Perundangan diatasnya yang mengatur dana desa, khususnya mengenai prioritas penggunaan dana desa. Hal demikian menyebabkan kurang maksimalnya pembangunan pada tatanan nagori