Hak Cipta dapat pula dianggap lahir dengan adanya pengumuman. Secara prinsip kedua hal tersebut juga diakui dalam konvensi-konvensi Intelectual Property Right (Konvensi Berne dan WIPO Copy Right Treaty). Sedangkan mengenai pendaftaran, konvensi-konvensi tersebut tidak mengaturnya . Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa masing-masing negara peratifikasi konvensi-konvensi internasional IPR (Intellectual Property Rights) tersebut dapat bebas mengatur mengenai pengakuan Hak Cipta berdasarkan pendaftaran. Dimana pendaftaran tersebut dapat bersifat alternatif atau bersifat prioritas. Menjadi pemahaman umum bahwa yang berlaku di Indonesia adalah tidak adanya keharusan pendaftaran suatu karya cipta. Tidak diperluasnya hukum terhadap setiap...
Ahdi Fadlan Hifdillah, D0105030, Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta ...
ARDHIKA YUMA INGGRAWAN. E0003087, IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI...
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabilia dilihat dari jenisnya ter...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Pemberian hak tanggungan didahului dengan perjanjian antar pihak untuk memberikan hak tanggungan seb...
Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Per...
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang ada dalam setiap peradilan tingkat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisa...
Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat...
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta me...
Penelitian ini disusun oleh Sholichatul Adaiyah (121111087) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Ketena...
Keberadaan pembangunan ekonomi hijau saat ini sangat dibutuhkan, karena dapat mengintegrasikan masal...
Tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik norma antara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Ahdi Fadlan Hifdillah, D0105030, Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta ...
ARDHIKA YUMA INGGRAWAN. E0003087, IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI...
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabilia dilihat dari jenisnya ter...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Nikah siri adalah nikah yang tidak disertifikasikan (tidak tercatat dalam dokumen resmi n...
Pemberian hak tanggungan didahului dengan perjanjian antar pihak untuk memberikan hak tanggungan seb...
Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam Per...
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang ada dalam setiap peradilan tingkat...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisa...
Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat...
Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta me...
Penelitian ini disusun oleh Sholichatul Adaiyah (121111087) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Ketena...
Keberadaan pembangunan ekonomi hijau saat ini sangat dibutuhkan, karena dapat mengintegrasikan masal...
Tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik norma antara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Ahdi Fadlan Hifdillah, D0105030, Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta ...
ARDHIKA YUMA INGGRAWAN. E0003087, IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI...
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabilia dilihat dari jenisnya ter...