Kewenangan Jaksa Melakukan Penyitaan Terhadap Harta Benda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun)

Salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yakni melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyitaan harta benda terpidana korupsi yang merupakan kewenangan jaksa. Penyitaan oleh jaksa atas tindak pidana korupsi dilakukan dalam hal terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan apa kendala jaksa dalam melakukan penyitaan harta benda terpidana korupsi dengan wawancara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta ditunjang dengan peraturan perundang-undangan serta literature yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah belum diaturnya secara terperinci mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pembayaran uang pengganti oleh jaksa, yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Serta sebagian besar terpidana korupsi yang menjalankan pidana penjara subsider dan tidak membayar uang pengganti yang telah dibebankan saat putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan kewenangan jaksa sebagai penegak hukum yang berperan dalam pengembalian kerugian Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun belum berjalan secara optimal